Ketua KIPP Tegaskan Bawaslu Mubar, Agar Tindaki Caleg Main Money Politik

PUBLIKSATU, LAWORO-Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 tersisa 8 hari lagi. Tensi politik jelang pemungutan suara pada 14 Februari mendatang mulai hangat. Para caleg mulai bergerilya mencari dukungan suara dengan berbagai macam strategi.

Potensi kecurangan diduga akan terjadi dilakukan oleh para calon khususnya calon legislatif (Caleg). Menurut Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Mubar, Stevan Al Abdi, peluang kecurangan yang akan dilakukan oleh para caleg adalah tindakan bagi-bagi uang atau money politik.

"Potensi kecurangan di Pilcaleg mendatang adalah transaksional serangan uang untuk mendongkrak suara. Kondisi ini sudah menjadi hal lumrah setiap momentum politik. Pasti terjadi tindakan jual beli suara yang dilakukan oleh calon,"ungkapnya.

Dilingkungan masyarakat tambahnya, sudah banyak ditemukan isu bagi-bagi uang yang akan dilakukan oleh para caleg jelang pemungutan suara nanti. KIPP Mubar akan menjadi atensi penting soal isu-isu money politik tersebut.

"Dilingkungan masyarakat, sudah banyak beredar isu serangan uang yang akan dilakukan para caleg. Nilainya berfariasi dan cukup fantastis. Ada yang ingin menyerang Rp. 300 ribu, Rp. 500 ribu, Rp. 700 ribu, bahkan ada yang ingin menyerang sampai Rp. 1 juta per kepala,"sebutnya.

Pria kelahiran Lawa itu belum bisa memastikan siapa-siapa pelaku atau caleg yang akan melakukan kegiatan bagi-bagi uang untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Namun, dilingkungan masyarakat sudah viral soal serangan yang kerap disebut-sebut serangan fajar itu.

"Nama-nama belum bisa dipastikan. Hanya masyarakat sudah sebut-sebut. Kami akan telusuri soal isu ini. KIPP Mubar akan membentuk pasukan khusus untuk memonitoring gerakan money politik. Kalau kita temukan benar adanya, kami pastikan akan bawah diranah hukum,"ujarnya.

Secara tegas Stevan menghimbau kepada penyelenggara khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mubar, agar bekerja maksimal untuk mengawasi tahapan politik termasuk antisipasi tindakan money politik atau bagi-bagi uang yang dilakukan oleh caleg yang tidak bertanggung jawab.

"Bawaslu harus kerja maksimal dong. Jangan daerah kita ini dipertontonkan dengan politik kotor yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Politik uang ini merusak tatanan demokrasi. Kami tidak menginginkan pesta demokrasi di Mubar, dicederai dengan tindakan seperti itu,"tegas dia.

Bahkan ia meminta kepada Bawaslu Mubar untuk menggerakkan semua perangkat tingkat bawah agar melakukan pengawasan melekat. Kualitas pesta demokrasi mendatang salah satunya diukur dengan kinerja penyelenggara.

"Jelasnya KIPP Mubar tidak main-main dengan isu money politik. Saya akan awasi semua kinerja penyelenggara. Kami juga akan membentuk tim untuk memonitor penyelenggaraan pemilu tahun ini,"terangnya.(Gola)