La Ode Darwin Ungkap Kebocoran Alokasi Dana di Pemkab Mubar

PUBLIKSATU, LAWORO-Bupati Kabupaten Muna Barat (Mubar) La Ode Darwin, menguak tabir adanya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilingkup Pemkab Mubar. Dia menyebutkan terjadi kebocoran dana dalam pengelolaan APBD selama ini.

"Mubar kebocoran dalam pengelolaan anggaran. Diantaranya penyertaan modal terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang tidak teridentifikasi jumlah penerimanya. Juga termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak maksimal,"ungkap, La Ode Darwin, saat memberikan sambutan saat acara Sertijab di DPRD Mubar, Kamis (6/2).

Pemkab Mubar mengalokasikan dana dari APBD untuk tanggungan BPJS kesehatan sebesar Rp. 18 miliar. Sementara TPP mengocek keuangan daerah sebesar Rp. 34 miliar. Masalahnya, bukan pada persoalan nominal uang yang dikeluarkan. Tetapi pengelolaan dana yang tidak maksimal.

"BPJS kesehatan, penerimanya tidak diidentifikasi dengan baik. Apakah orangnya betul-betul masih menetap di Mubar, atau sudah berada diluar daerah. Jadi transparansinya patut dipertanyakan. Begitu juga pembayaran TPP. Selama ini pegawai rajin dan tidak rajin disetarakan dalam pembayaran TPP. Seharusnya, ada evaluasi pegawai yang rajin dan suka malas berkantor,"ujarnya.

Siapa yang salah dengan kebijakan itu !. Pemerintah harus bertanggung jawab atas ketidak teraturan dalam mengelola uang. La Ode Darwin tidak menjustifikasi buruknya sistem pemerintahan Mubar selama ini. Hanya saja menurut dia perlu peningkatan kesadaran tentang sistem pemerintahan yang good governance dan clean government.

"Kita harus tanamakan kesadaran terhadap pegawai tentang pemerintahan yang baik dan bersih. La Ode Darwin dan Ali Basa akan berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan Mubar sebagai Liwu Mokesa. Artinya daerah yang baik, bersih, dan bermartabat,"ucapnya.

Sebagian skema alokasi anggaran daerah prinsipnya untuk memberikan bantuan kesejahteraan. Baik warga biasa terutama mereka yang kurang mampu maupun para abdi negara. Namun, perlu kecermatan hitungan dalam setiap pendistribusian.

Jika alokasi dana tersebut terkelola dengan baik, maka sebagian masih bisa dialihkan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah. Pemberian TPP harus berbasis kinerja dan kedisiplinan untuk memastikan keseriusan mereka bekerja dalam mewujudkan kemajuan Mubar.

"Olehnya saya minta kepada semua pihak khususnya para anggota DPRD Mubar, agar memberikan dukungan untuk melakukan evaluasi pemberian TPP,"harapnya.

Kata La Ode Darwin, ditahun 2025 ini kondisi keuangan Mubar sangat memperhatikan. Terjadi pemangkasan anggaran sebesar Rp. 54 miliar. Ditambah lagi beban belanja gaji CPNS dan PPPK penerimaan tahun 2024 sekitar kurang lebih Rp. 84 miliar, dengan jumlah pegawai yang akan digaji sebanyak 1.700 orang.

"Dana fisik Mubar untuk tahun 2025 ini Rp. 0. Seharusnya dana Rp. 54 miliar itu, sebagian untuk alokasi pembagunan jalan Pajala-Abadi Jaya, Matakidi-Wamelai, dan poros Lakanaha-Marobea. Walaupun sudah dihilangkan, namun kita upayakan agar ruas-ruas jalan rusak itu tetap diperbaiki, karena menyangkut kepentingan orang banyak,"terangnya.(Gola)