Berita Terkini
Wakatobi

Sekab Wakatobi Ilyas Abibu Bicara: Pariwisata Lokomotif, Birokrat Satu Nafas

Oleh Redaksi Publiksatu / Rudi · Rabu, 12 Desember 2018 14:18 WIB · 10 menit baca
Sekab Wakatobi Ilyas Abibu Bicara: Pariwisata Lokomotif, Birokrat Satu Nafas
Ilyas Abibu

WAKATOBI sudah punya nama besar yang kesohor karena potensi pariwisatanya. Namun begitu daerah yang dipimpin duet Sabangka Sarope, H Arhawi dan Ilmiati Daud tersebut terus melakukan pembenahan. Apa saja capaiannya? Apa yang dilakukan masa mendatang? Berikut wawancara wartawan Buton Pos, Irwansyah Amunu kepada Sekab Ilyas Abibu di Kantor Bupati Wakatobi, belum lama ini.

---Sekarang Wakatobi sedang menyusun RPJMD, kemana arahnya?

Sebenarnya bukan menyusun tapi mereview, jadi RPJM yang telah dibuat sebelumnya untuk periode 2016-2021 kita review kembali. Pertama, memang secara aturan bahwa RPJMD yang lalu konteksnya sudah tidak sesuai lagi. Kemudian ada penyesuaian-penyesuaian terkait dengan kebijakan nasional.

Ketiga, bagaimana kita fokus, karena program-program yang ada di RPJMD sebelumnya terlalu besar dibanding dengan kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, sehingga sekarang kita bagaimana memfokuskan pada program-program bersifat strategis.

Misalnya program di bidang pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur, terkait dengan kepariwisataan, perdagangan antar pulau. Jadi kita ingin fokus pada kegiatan-kegiatan yang betul-betul terkait dengan potensi daerah ini. Apalagi kita ini daerah destinasi wisata, saya kira semua sektor diharapkan harus mendukung lokomotif. Lokomotif kan pariwisata.

Jadi infrastruktur yang dibangun mendukung pariwisata. Misalnya kita perbaiki konektivitas antar pulau, memperbaiki ruang-ruang publik untuk kegiatan pariwisata. Kita menyiapkan infrastruktur untuk kuliner, dan sebagainya. Itulah arah kami ke depan, sehingga Wakatobi sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional, berharap dengan program-program strategis ini dampaknya adalah datangnya kunjungan wisata ke daerah ini. Itu yang kita berharap, baik wisatawan mancenagara maupun nusantara.

----Masa pemerintahan duet Sabangka Sarope, H Arhawi dan Ilmiati Daud, tahun ini apa yang dituntaskan?

Tahun ini kita menuntaskan infrastruktur, jadi memang kita fokus infrastruktur khususnya jalan dan pelabuhan. Kita sudah pindah, jadi kalau dulu di dua tahun sebelumnya kita fokuskan di Pulau Wangiwangi, sekarang tahun 2019 sampai 2020 infrastruktur jalan kita perbaiki di pulau tiga ini, Kaledupa, Tomia, dan Binngko.

Kemudian infrastruktur yang mulai kita lakukan bagaimana koneksitas, oleh karena itu mulai 2019 pelabuhan-pelabuhan feri sudah akan dibangun di tiga pulau ini. Sehingga kedepan antara Wangiwangi, sudah kenektivitas antara tiga pulau ini. Karena selama ini kita lihat Wangiwangi belum menjadi pusat pelayanan jasa bagi tiga pulau ini karena minimnya infrastruktur perhubungan transportasi perhubungan, mereka masih ke Baubau arahnya.

Nah sekarang bagaimana mereka sekarang beralih kesini. Wanci kita jadikan pusat perdagangan yang bisa melayani daerah belakangnya. Oleh karena itu kita harus perbaiki infrastrukturnya, karena kalau kita tidak perbaiki darat dan lautnya maka pasti mereka di pulau yang tiga tetap ke Baubau.

---Bagaimana dengan maksimalisasi sektor pariwisata untuk mendukung wisatawan nasional dan mancanegara agar nyaman masuk di Wakatobi? Saat ini apa hal yang perlu disentuh secara maksimal untuk memberikan rasa nyaman kepada wisatawan?

Yang pertama konektivitas yaitu bandara, kan sudah tahap sekarang pelebaran sudah hampir selesai. Kita lebarkan dari 30 meter menjadi 45 meter, dengan kita berharap agar pesawat berbadan lebar bisa mendarat.

Karena kalau arus kunjungan kita hanya berharap ATR 700 dan 600 ini dengan frekwensi yang ada sekarang, kemungkinanya terbatas arus kunjungannya. Oleh karena itu kita berharap pesawat berbadan lebar bisa melayani ke Wakatobi.

Kedua, dengan kita memotong, jadi tidak lagi dari Kendari, atau Makassar-Jakarta, tapi kita berharap ada direct flight (penerbangan langsung) dari Makassar-Wakatobi. Kemudian dari Bali ke Wakatobi itu yang harus kita dorong, dari Wakatobi ke Manado, pulang balik, itu target kita kedepan 2019.

Oleh karena itu pak bupati sudah mengarahkan untuk menjalin kerjasama dengan maskapai, baik Garuda, Batik Air, Sriwijaya. Jadi tiga penerbangan ini kita lagi membangun hubungan, sehingga rute-rute yang kita sebutkan tadi bisa diisi tahun 2019 mendatang.

----Berarti selain infrastruktur juga menambah frekwensi penerbangan?

Frekwensi penerbangan, kan keterbatasan frekwensi karena keterbatasan infrastruktur bandara kita. Sehingga yang perlu kita perbaiki kapasitas bandara, bagaimana membangun jaringan tadi. Karena kalau misalnya bandara kapasitasnya rendah, walaupun arus minat orang yang berkunjung tinggi, pesawat badan lebar tidak masuk, pasti hanya pesawat-pesawat kecil.

Inilah yang coba kita dorong, mengapa dirct flight, supaya kita tidak mematikan jalur Kendari. kedepan kita tidak inginkan ada badan lebar dari Kendari ke Wakatobi, karena kita ingin tetap penerbangan yang kecil-kecil dari Kendari. Kalau yang besar direct, apakah dari Makassar, Bali, kalau perlu langsung dari Jakarta ke sini.

Disamping itu juga yang dilakukan memberikan kemudahan berinvestasi, khususnya disektor kuliner dan akomodasi, perhotelan. Kita mendorong dan sekarang sudah tumbuh beberapa resort-resort besar karena melihat market pariwisata di Wakatobi cukup besar. Dibuktikan ketika kita melaksanakan iven-iven atau misalnya di hari-hari tertentu hotel-hotel sudah penuh, sudah full booking.

Seperti pengalaman disuruh keluar hotel, menunjukkan memang hotel-hotel sudah dibooking, tidak datang langsung nginap. Tapi jauh hari sebelum melakukan perjalanan mereka sudah booking kamar, dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Menunjukkan bahwa minat masyarakat wisatawan berkunjung sudah cukup tinggi.

---Dengan nama besar 10 top destinasi pariwisata Indonesia, Wakatobi masuk salah satu di dalamnya. Apa ada kesenjangan antara kesiapan infrastruktur dengan nama besarnya?

Ya betul ada kesenjangan, dengan nama besar itu, ekspektasi orang dengan ditetapkan Wakatobi sebagai 10 destinasi segala-galanya di Wakatobi sudah ada. Misalnya akomodasi, kuliner sudah memadai, kemudian aktivitas-aktivitas diluar pariwisatanya diving, misalnya panggung-panggung hiburan belum ada. Itu juga bagian dari espektasi masyarakat kita.

Oleh karena itu program yang kita buat ini, adalah bagaimana terintegrasi program antara pemerintah daerah dan pusat. Kita sekarang sudah diminta Kementerian Pariwisata untuk cepat mendorong perkembangan itu, agar mengusulkan program-program percepatan. Agar Wakatobi ekspektasinya dengan harapan kunjungan wisatawan sesuai dengan target oleh nasional bisa kita capai. Kita sekarang sudah ada Kementerian Pariwisata.

Bahkan Kementerian Pariwisata sudah memberikan ruang kepada Pemerintah Kabupaten Wakatobi di Kementerian untuk ada ruang tempatnya Pemerintah Wakatobi. Jadi setiap ada program kesana, disusun, kemudian dipersentasekan disana. Selanjutnyadikoordinasikan di kementerian terkait.

Kemudian kabar yang baik juga dalam waktu dekat mungkin presiden sudah akan tandatangani BOP. BOP ini menerapkan Single Management, jadi ada wilayah otoritas dan ada wilayah koordinatif. Dan inilah yang akan melakukan koordinasi, membantu pemerintah daerah untuk menjembantani baik di tingkat promosi, pembangunan infrastruktur, maupun pembenahan, pengembangan sumber daya manusia.

---Artinya secara integral?

Ya, secara integral.

---Lebih besar lagi tanggung jawab pemerintah daerah selain BOP, 10 top destinasi, disisi lain Pemda harus punya peran menuju itu?

Ya, justru dengan hadirnya BOP, Pemda harus pro aktif besar, tidak membiarkan BOP jalan sendiri.

Ada wilayah otoratif mereka, karena tidak semua wilayah Wakatobi, wilayah otoratif BOP. Wilayah kooordinasinya harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Misalnya tidak semua kita siapkan lahan untuk pengembangan BOP, kemungkinan investor kalau datang menyatakan saya tidak suka disini, saya lebih suka disana. Misalnya yang ditunjuk itu wilayah koordinasi, maka dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sebagai pemilik wilayah. Sehingga kedepan pasti akan ada sinergi yang kuat antara Badan Otorita Pariwisata dengan pemerintah daerah dalam mengawal program besar, yaitu Wakatobi sebagai 10 besar destinasi pariwisata.

---Dari aspek anggaran, akan ada kelipatan anggaran berapa kali lipat?

Ya, jelas akan ada loncatan, karena pemerintah pusat sudah memberikan sinyal bahwa untuk penganggaran 10 destinasi akan diprioritaskan khusus oleh pemerintah pusat. Untuk penganggaran 10 destinasi, karena ini adalah program strategis nasional dalam bagaimana mendorong pariwisata ini maka salah satunya adalah keberpihakan pada penganggaran. Sehingga nanti akan ada sinergi dengan pemerintah daerah. Jadi penganggaran-penganggaran APBD tadi itu, bagaimana adanya konektivitas antara misalnya infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat dan infrastruktur yang merupakan kewenangan daerah.

Misalnya ada jalan APBN yang dibangun kita harus meng-connect-kan karena karena kalau sudah masuk kawasan resort atau destinasi, itu pasti jalan kabupaten, maka itu harus ter-connect, sehingga optimal itu apa yang dibangun oleh APBN dan maupun APBD kabupaten optimal pemanfaatannya.

---Sekarang ada trend wisata halal, kemarin dibangun di desa di Tomia, daerah lain di Sultra belum ada. Apa maksudnya?

Kita ingin memberi tahu masyarakat dunia internasional bahwa kita punya positioning juga dalam pengembangan pariwisata halal.

Yang kedua, kita menyampaikan kepada wisatawan muslim yang selama ini melakukan perjalanan bahwa tidak usah ragu dengan Wakatobi, aspek halal juga menjadi bagian konsen dari kami.

Sehingga wisatawan muslim yang sangat straight dengan makanan-makanan, atau hiburan-hiburan dan sebagainya, oh di Wakatobi pasti ada tempat buat kita masyarakat dunia internasional khususnya yang muslim bahwa kalau kita wisata di Wakatobi tidak usah ragu. Bahwa food-nya, makanannya pasti halal. Jadi itu satu branding juga, kita ingin branding bahwa Wakatobi ada wisata halalnya yang bisa dikunjungi.

---Soal pariwisata dan potensi yang ada, idealnya Wakatobi berdenyut sampai jam berapa kegiatan aktivitas masyarakatnya?

Kalau saya lihat ini sudah sampai jam sembilan, jam sepuluh malam masih bisa kita cari makan dan sebagainya. Berarti masyarakat sudah tahu bahwa ada orang lain yang ada di daerah kita, ya kan? Sehingga kita buka restoran sampai jam 10 malam. Karena kalau orang rumahan pasti sudah tersiap di rumahnya.

Kemudian toko-toko juga saya lihat sudah mulai jam 10 malam, tutup. Artinya mereka sudah paham di daerah kita ini disamping penduduk lokal, ada penduduk yang datang secara temporer datang kesini untuk melakukan kunjungan wisata. Pasti mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang mendesak pada waktu-waktu tertentu. Sehingga perlu diantisipasi dengan itu.

---Proyeksinya ke depan apakah dinaikkan atau bagaimana terkait aktivitas ekonomi ini?

Ya kita ini kan jalan untuk menuju kesejahteraan masyarakat adalah bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat didenyutkan, ditingkatkan. Oleh karena itu fokus pemerintah sekarang membuka ruang-ruang, pengembangan ruang-ruang publik.

Sehingga terbentuknya ruang-ruang publik memberikan space yang cukup bagi munculnya pengusaha-pengusaha baru untuk melihat peluang bahwa disana ada peluang.

Nah seperti apa yang disampaikan pak bupati tadi bahwa untuk merangsang mereka beraktivitas di ruang publik yang kita ciptakan perlu ada hiburan-hiburan yang disiapkan setiap malam baik dilakoni pelaku lokal maupun yang akan diundang pemerintah daerah. Mungkin setiap tiga bulan kita undang artis-artis papan atas untuk menggung sehingga dengan keramaian itu bisa dimanfaatkan masyarakat kita untuk beraktivitas.

---Dengan demikian akan bisa menaikkan denyut ekonomi masyarakat?

Ya seperti itu. Artinya hanya dengan cara itu yang kita lakukan, karena sekarang kalau misalnya ekonomi rakyat yang bergerak banyak yang menerima dampaknya.

Apalagi dengan kemajuan sistem transaksi selama ini kalau kita tidak buka lapangan usaha bagi rakyat maka rakyat tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan. Karena saat sekarang yang terjadi sudah transaksi non tunai. Kalau transaksi non tunai berarti hanya terjadi di hotel-hotel berbintang yang menikmati, masyarakat kecil kita tidak menikmati. Makanya, harus didesai juga kegiatan ekonomi supaya terjadi transaksi tunai, sehingga uang beredar dirasakan masyarakat kecil kita.

---Tadi sudah bicara infrastruktur, dan sebagainya sekarang bapak sebagai Sekda yang menggawangi birokrasi bagaimana kesiapan mereka dalam melihat hal ini?

Oleh karena itu saya sebagai sekretaris daerah terus-menerus kita tanamkan di pikiran para birokrasi bahwa fokus dan visi kita di daerah ini adalah seperti ini. Supaya jiwa, semangat, dan pikiran kita sama terarah kesana. Karena kalau misalnya di SKPD hanya jalan sendiri-sendiri, maka tujuan besaranya kita tidak bisa dicapai.

Oleh karena itu intensitas rapat koordinasi, baik pertemuan secara informal kita sampaikan, terus kita titipkan message-message itu tadi kepada pimpinan SKPD kita. Sehingga betul-betul langkah secara bersama adalah tujuan yang satu yang kita lakukan.

Yang kedua, misalnya SKPD tidak mampu kita lakukan penyegaran-penyegaran, itu langkah-langkah berikutnya yang dilakukan pimpinan daerah. Mungkin tidak cocok pada posisi ini sehingga terjadi mutasi-mutasi. Bukan karena apa. Karena pimpinan melihat salah satu energi yang sangat penting dalam rangka menuju visi pembangunan adalah birokrasi yang harus solid, dan paham terhadap apa yang diinginkan oleh daerah, dan pimpinan kita , apa yang akan kita tuju.

----Terakhir, apa harapan pada birokrat dalam menunjang program daerah?

Kita berharap semua pimpinan OPD sampai tingkat di bawah satu nafas, harus memahami apa yang menjadi tujuan besar dari daerah ini, itu harus dipahami. Kemudian bagaimana mereka menyesuikan program-program yang ada yang dirancang SKPD berdasarkan skala prioritas setiap tahunnya untuk mendukung tujuan besar ini. Itu yang kita harapkan ke depan sehingga dengan sinergitas yang kuat antara seluruh pimpinan OPD dan bawahannya untuk mengarah kesana, maka kita berharap ada loncatan atau percepatan-percepatan yang terjadi di daerah, khususnya percepatan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat.(**)