Diduga Sunat Uang Negara, Kades Waitii Barat Dipolisikan

PUBLIKSATU, WAKATOBI - Forum Aspirasi Waitii Barat (Famas WB) Kecamatan Tomia, melaporkan Kepala Desanya ke Polres Wakatobi, dengan dugaan korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 dan 2019. Kerugian negara ditaksirkan tak sedikit nilainya.

Salah satu warga Desa Waitii Barat, Ramadin, mengungkapkan, pihaknya mendapati pekerjaan program pengerasan jalan usaha tani desa yang dinilai terjadi keganjalan. Di pekerjaan tersebut anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah desa senilai Rp 200 jt.

"Setelah kita estimasi, yang terealisasi di lapangan harga material dengan HOK, hanya mencapai angka Rp 90 jutaan lebih, tidak mencapai 100 juta," terangnya.

Katanya, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan dilapangan, pihaknya menemukan upah kerja atau HOK senilai Rp 60 juta lebih. Sementara untuk rincian harga material yang digunakan pada pekerjaan pengerasan jalan tani desa Rp 35 juta lebih.

"Informasinya dari masyarakat yang menyuplay material timbunan, timbunan yang digunakan sebanyak 115 ret, pada saat itu per ret seharga harga Rp 300 ribu. Kalau Rp 300 ribu dikali dengan 115 ret, mencapi tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu," terangnya.

Ada juga pekerjaan empat unit sumur desa yang menghabiskan DD senilai Rp 160 juta. Katanya, per unit sumur, masing-masing diporsikan anggaran Rp 40 juta, dengan kedalaman pekerjaan sumur 20 meter.

"Sesuai informasi dari pekerja, untuk kedalaman ke empat-empatnya nya tidak ada yang mencapai 20 meter. Hanya 17 meter dan ada yang 18 meter," katanya.

"Permeternya itu ada yang Rp 900 ribu dan Rp 1 juta. Yang Rp 900 ribu itu kedalaman 18 meter. Kemudian dengan pekerja pondasinya Rp 1 juta. Artinya ketika diestimasi semuanya dengan materialnya pekerjaan sumur ini, tidak mencapai angka Rp 30 juta," lanjutnya.

Ramadin menambahkan, Famas WB juga mendapati pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa. Dalam balihu anggaran, pengadaan pos keamanan desa tersebut tercantum Rp 15 juta lebih. Hanya saja lanjut dia, belum ada.

"Sempat itu hari ada musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat. Masyarakat mempertanyakan pos keamanan desa karena hingga sampai saat ini belum kita lihat. Jawaban dari pemerintah desa dengan tensi yang tinggi menjawab bahwa penyelenggaraan itu bukan fisik. Itu hanya bahasa aplikasi," ujarnya.(m5)