Realitas Perairan Kepton Dibeber di Hadapan Pejabat Kemenkomarves

PUBLIKSATU, WAKATOBI- Dalam paparannya di hadapan peserta Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (KemenkoMarvest), Akhmatul Ferlin, Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK BRSDM KP) menyebutkan bahwa setidaknya ada enam permasalahan Pulau-Pulau Kecil.

Apa saja? Kemiskinan masyarakat dan keterbatasan Sumber Daya Manusia, akses transportasi dan komunikasi, infrastruktur dasar, pengawasan dan penegakan hukum konflik pengelolaan, rentan rusak dan daya dukung terbatas, degradasi lingkungan dan sumberdaya, serta biaya pembangunan tinggi.

Acara yang dihelat di Aula Patuno Resort tersebut, mengambil tema “Pembangunan Kemaritiman dan Investasi Menuju Visi Indonesia Sebagai Pusat Peradaban Maritim Dunia”, selain dihadiri oleh peserta dari lingkup KemenkoMarvest, juga dihadiri oleh perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi, Jumat (28/2)

Acara FGD kali ini merupakan bagian dari Pembahasan Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020 – 2024, dihadiri oleh hampir seluruh pejabat teras lingkup KemenkoMarvest, di antaranya: Tukul Rameyo Adi (Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Sosio Antropologi), Dedy Miharja (Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim), Andri Wahyono (Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa), Rahman Hidayat (Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur), Elvi Wijayanti (Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek, dan Budaya Maritim), Tito Setiawan (Kepala Biro Umum), dan Arif Rahman (Kepala Biro Perencanaan dan Informasi), serta Rahmat Mulianda (Kepala Sub Direktorat Perikanan Bappenas).

Akhmatul Ferlin dalam bagian dari paparannya, mengatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kab. Wakatobi 2016-2020 mendefinisikan potensi kemaritiman, meliputi 3 potensi kemaritiman, yang pertama adalah potensi bagian permukaan, yang terdiri dari dari adat dan budaya bahari, jasa lingkungan, lokasi riset dan adaptasi bencana, wisata pantai dan panorama, energy angin dan matahari, transportasi dan konektivitas, dan perdagangan antar pulau.

Potensi kemaritiman yang kedua adalah potensi kemaritiman bagian tengah, meliputi: perikanan tangkap, perikanan ikan karang, budidaya laut, dan energy (arus dan gelombang).

Yang ketiga terkait dengan potensi kemaritiman yang bagian bawah, meliputi: wisata bahari, lokasi riset, jasa lingkungan, industry bioteknologi kelautan, dan energy laut dalam.

Akhmatul Ferlin dengan baik dalam sesi paparannya mengambarkan eksistensi Wakatobi dan Kepulauan Buton secara umum sebagai suatu wilayah kemaritiman yang unik, baik itu dalam perspektif etnografi, transportasi dan navigasi, oseanografi, biodiversity, ekonomi maritim, pariwisata, dan kedaulatan bangsa dan negara.

Dalam paparannya yang mengambil tema “Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Iptek dalam Pengembangan Potensi Sumberdaya Maritim Wakatobi” tersebut, menyebutkan bahwa Wakatobi dihuni oleh etnis yang heterogen, yang didominasi oleh suku Buton dan Bajo (sea peasant).

"Terkait transportasi dan navigasi, wilayah Perairan Kabupaten Wakatobi dan Kepulauan Buton secara umum merupakan jembatan maritim Barat dan Timur Nusantara, selain itu menjadi penghubung Samudera Pasifik dan Hindia, ditandai dengan posisi wilayah Perairan Kabupaten Wakatobi yang berada di sekitar Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) IIIA," lanjut Ferlin.

“Pada aspek oseanografi Perairan Wakatobi merupakan salah satu area deposit aneka mineral dan hara yang dihasilkan dari transfer pergerakan oseanografi yang dihantarkan dari massa air Samudera Pasifik yang melewati wilayah-wilayah ring of fire (jalur gunung api),” imbuh pria kelahiran Batulo Baubau Buton ini.

Ferlin menjelaskan bahwa, fakta oseanografi di Perairan Wakatobi berfungsi sebagai proksi konektivitas aneka spesies yang berkontribusi pada biodiversitas di Segitiga Terumbu Karang Asia-Pasifik, antara lain 32 spesies mangrove; 15 spesies alga; 9 spesies lamun; 314 spesies karang; 530 spesies ikan laut; 210 spesies moluska; 91 spesies Echinodermata; 8 spesies mamalia laut; dan 3 spesies penyu.

Biodiversity laut di Perairan Wakatobi dikelompokkan dalam 8 sumberdaya penting Wakatobi, yaitu terumbu karang, mangrove, padang lamun, tempat pemijahan ikan, tempat bertelur burung pantai/laut, cetacean, pantai peneluran penyu, dan ikan ekonomis penting.

Mengingat pentingnya aset biodiversity di Perairan Wakatobi dan Kepulauan Buton, maka menjadi kewajiban bersama untuk menjaganya dengan baik dari berbagai gangguan, yang mungkin terjadi dari kegiatan destructive fishing, illegal fishing, destructive shipping, maupun illegal shipping.

Gangguan-gangguan tersebut harus dihindari belajar dari berbagai kasus kelautan yang telah terjadi sebelumnya, di antaranya: kasus ekonomi rusaknya terumbu karang akibat tabrakan Kapal Pesiar Caledonian Sky di Raja Ampat sebesar 23 juta USD dengan luasan terdampak 18.882 m2.

Sementara itu, potensi kerugian ekonomi bilamana terjadi kerusakan Terumbu Karang Wakatobi berdasarkan data pada tahun 2016 adalah Rp 372.208.100.000/tahun dihitung dari nilainya sebagai penahan gelombang, Rp 400.024.550.999/tahun dari nilainya sebagai tempat pertumbuhan ikan, dan sebesar Rp 373.017.285.444/tahun dari nilainya sebagai perikanan tangkap.

Belum lagi kasus kecelakaan kapal laut (turis) di Thailand atau Danau Toba yang berdampak pada menurunnnya angka kunjungan wisata hingga 60 persen.

Atau insiden tumpahan minyak sawit akibat kapal kandas di Buton Selatan, yang menyebabkan hilangnya sejumlah biota laut di wilayah perairan tersebut.

Kondisi seperti ini harusnya dapat diminimalisasi atau bahkan dihindari jika kita memanfaatkan sejumlah teknologi yang relevan, belum lagi kasus kecelakaan laut di Perairan Wakatobi yang banyak menimpa nelayan yang rata-ratanya mencapai 3 kali dalam sebulan sepanjang tahun.

LPTK BRSDM KP sebagai satuan kerja kelitbangan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan sejumlah kegiatan riset dan perekayasaan yang relevan untuk meminimalisasi dan mengurangi resiko gangguan ekologis, di antaranya Base Station Radar LPTK maupun Teknologi Wahana Keselamatan dan Pemantauan Obyek Berbasis AIS yang disebut dengan Wakatobi AIS untuk keselamatan dan pemantauan aktivitas pelayaran dan kenelayanan.

Selain itu, juga tersedia teknogi Wakatobi Sea Bamboo yang merupakan akronim dari Wahana Perekayasaan Teknologi Konservasi Biota – Sea Bamboo yang dapat menjadi alternatif untuk restorasi sumber daya laut, khususnya bambu laut.(m5)