Terima Kunker Komisi VII DPR RI, DPRD Sultra Minta Pembagian Hasil Tambang

PUBLIKSATU, KENDARI - DPRD Provinsi Sultra meminta kepada legilator Komisi VII DPR RI untuk menyampaikan kepada Pemerintah Pusat dalam hal pembagian hasil tambang. Pasalnya Sultra sebagai wilayah yang memiliki hasil tambang melimpah, namun mendapat pembagian hasil sangat kecil.

Permintaan Legilator Sultra itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, Senin (2/3).

Ketua Komisi III DPRD Sultra, Swandi Andi dalam laporannya di depan DPR RI Komisi VII mengungkapkan, pemasukan Aspal Buton yang ada di Sultra dimasukan di dalam komoditas batubara sangat merugikan daerah. Karena jika patokan harga batubara disana tidak sesuai dengan harga yang ada di Sultra, maka sangat merugikan daerah.

"Kami menitip kepada Komisi VII DPR RI untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat bahwa solusi yang kami tawarkan adalah batuan aspal tidak dimasukan dalam komoditas batubara. Jika ini tetap dimasukan maka di daerah akan mengalami penurunan dan kemudian merugi terus," jelasnya.

Kata Swandi Andi, jika mencermati proses pertambangan, seharusnya Komisi VII ada kebijaksanaan sedapat mungkin untuk memberikan solusi mengenai kebijakan pertambangan diserahkan kepada Sultra demi kesejateraan masyarakat setempat.

"Kebijakan harus diberikan kepada Pemerintah Sulawesi Tenggara, mengenai pengolahan hasil tambang dan bagi hasil. Sehingga Sulawesi Tenggara tidak perlu ribut mengenai peminjaman daerah ke Pemerintah Pusat," tandasnya.

Selain itu, politisi PAN itu juga DPR RI Komisi VII memfasilitasi mengenai transparasi pembagian BBM yang ada di pertambangan. Juga mengenai hasil data ontentik ore nikel sehingga pihaknya bisa memantau secara langsung data di lapangan serta berkoordinasi antara yang ada di laut dan yang ada di darat.