Soal Pembagian Disinfektan Gratis, Camat Toari dan Anggota DPRD Sultra Selisih Paham

PUBLIKSATU, KOLAKA - Ketua Komisi II DPRD Sultra dari Fraksi Partai Golkar asal Dapil Kolaka Farhana Mallawangan dan Camat Toari Tahir Nuhung saling berselisih paham.

Itu dipicu penolakan Tahir Nuhung mengumpulkan aparat desa untuk menerima bantuan disinfektan yang hendak disalurkan oleh tim kerja Farhana Mallawangan, Jumat (3/4) lalu.

Akibat penolakan tersebut, Farhana yang hari itu sudah terlanjur berada di kecamatan Toari, menyatakan kekecewaannya atas sikap camat.

"Kami sudah koordinasi dengan berbagai pihak mulai Babinsa, Bhabinkamtibmas, dokter Aris (tim GUSTAS COVID-19 Kolaka), hingga wakil bupati. Tapi camat terkesan menolak dengan alasan social distanching atau himbauan bupati," kata Farhana yang dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (4/4).

Ditegaskan Farhana, ia dan seluruh tim kerjanya sangat memahami, serta akan patuh dengan himbauan pemerintah untuk tidak berkumpul disatu tempat guna menghindari resiko penyebaran COVID-19.

Karena itu, ia sudah menginstruksikan seluruh tim kerja pembagian disinfektan untuk menjaga jarak, memakai masker, dan mematuhi protokol kesehatan lainnya.

"Tapi camat Toari tetap bersikukuh, katanya pokoknya tidak bisa. Tidak bisa ada kumpul-kumpul lebih dari 10 orang," ujar Farhana mengutip ucapan sang camat.