Masih Banyak Aset Provinsi Bermasalah, Gubernur Bentuk Tim Penertib Aset

PUBLIKSATU, KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H Ali Mazi konsisten menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola aset daerah.

Demi menyelamatkan aset-aset yang dimiliki pemerintah, Gubernur membentuk tim terpadu yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sultra.

Hal tersebut dikemukakan Gubernur saat membuka acara Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Aset PT PLN (Persero), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sultra di Hotel Claro, Kamis (12/11).

Gubernur Sultra, Ali Mazi mengatakan, tim terpadu percepatan sertifikasi tanah milik Pemprov Sultra melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Sultra, BPN Sultra, dan kantor pertanahan kabupaten/kota se-Sultra. Pembentukan tim ini tidak terlepas pula dari arahan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK.

"Untuk permasalahan aset-aset milik Pemprov Sultra ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Adapun permasalahan tersebut di antaranya, aset yang dikuasai/digugat pihak lain, terdapat kendaraan dinas, rumah dinas, ataupun aset daerah lainnya yang dikuasai oleh pensiunan ataupun pihak ketiga. Adapula tanah dan kendaraan dinas yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan, dan masih ada aset pemda yang tidak diketahui lagi keberadaannya," jelasnya.

Saat ini, kata Ali Mazi, Pemprov Sultra tercatat memiliki aset tanah sebanyak 1.241 bidang tanah, sebanyak 816 bidang telah memiliki sertifikat. Sisanya, sebanyak 425 bidang belum memiliki sertifikat. Selain itu, masih terdapat lima aset tanah yang belum dimasukkan karena masih bermasalah dengan pihak ketiga.

“Tahun 2020 ini, ditargetkan melakukan pensertifikatan terhadap seluruh tanah milik pemprov yang belum bersertifikat. Selain aset tanah, Pemprov Sultra juga memiliki aset berupa kendaraan dinas sebanyak 3.696 unit. Sebanyak 175 kendaraan roda dua dan sembilan unit kendaraan roda empat dikuasai oleh pihak yang tidak berhak," jelasnya.