Kementerian PUPR dan Anggota DPR RI Tinjau Irigasi Lawada

PUBLIKSATU, LAWORO-Kementerian PUPR yang diwakili Dirjen Bina Marga dan anggota Balai Sungai serta Balai Jalan Nasional wilayah IV, bersama anggota DPR RI Ridwan Bae, meninjau irigasi Lawada, Kambara, Katangan 1 dan Katangan 2, Kabupaten Muna Barat (Mubar), Minggu (28/02/2024).

Pj Bupati Mubar La Ode Butolo serta beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) turut mendampingi kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR tersebut. Selain meninjau beberapa titik irigasi itu, pihak Kementerian PUPR juga meninjau beberapa desa yang ada di Kecamatan Tiworo Utara.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan, kehadiran Dirjen Bina Marga serta para anggota Balai IV Sultra, atas permintaan Komisi V DPR RI untuk memastikan irigasi Lawada, Kambara, dan Katangana, menjadi urusan kewenangan pusat.

"Kita pelajari seluruh kontruksi teknisnya agar beberapa irigasi ini menjadi urusan kewenangan pemerintah pusat. Insya Allah, tahun 2025 nanti akan menjadi prioritas berdasarkan usulan komisi V DPR RI,"ungkap, Ridwan Bae.

Katanya, ada beberapa syarat agar irigasi tersebut dibawah kendali pemerintah pusat. Salah satunya kesiapan lahan persawahan harus mencapai seluar 3000 hektar. "Makanya kita undang pihak Kementerian PUPR. Mereka lebih paham soal teknis,"ujarnya.

Kemudian mereka juga meninjau Desa Tiga, Mandike, dan Maginti, Kecamatan Tiworo Utara untuk memastikan kesiapan rencana pembangunan break water atau pemecah ombak. Khusus di Pulau Bangko, rencananya akan dibangun jalan Titian konstruksi beton.

"Harusnya 6 Desa yang kita kunjungi sebagai rencana program pembangunan dari kementerian. Namun, hanya 3 desa yang baru bisa kita jangkau. Salah satu tugas saya sebagai anggota DPR RI dari Sultra, mendorong laju pertumbuhan pembangunan didaerah ini. Namun, juga perlu dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten, sehingga perputaran ekonomi cepat,"tuturnya.

Sementara itu Pj Bupati Mubar La Ode Butolo, sangat berterima kasih atas atensi pemerintah pusat dan anggota DPR RI terhadap kemajuan pertumbuhan pembangunan Mubar. Pihaknya akan memfasilitasi segala kebutuhan berdasarkan kewenangan pemerintah kabupaten.

"Kalau menyangkut hajat hidup masyarakat Mubar. Saya akan berikan pelayanan semaksimal mungkin. Pemkab Mubar, wajib menjemput dan mendorong program-program pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat,"tandasnya.

Terkait program yang ditawarkan pihak kementerian PUPR tersebut seperti rencana pembangunan break water dan rencana pembangunan irigasi tambahnya sudah siap Detail Engineering Design (DED) sejak tahun 2019. Jadi tinggal menunggu dokumen Amdal.

"Sudah lama direncanakan. Nanti tahun ini baru ditindaklanjuti. Kita hanya menyiapkan Amdal. Kalau AMDAL sudah rampung kita akan ajukan pembangunan fisik dipusat untuk tahun anggaran 2025 nanti,"terang, La Ode Butolo.(Gola)