Bupati Muna Sukses Paparkan Potensi Laut di Forum PBB Konferensi Laut di Prancis

PUBLIKSATU, RAHA--- Bupati Muna H. Bachrun, mewakili Kepala Daerah dari Indonesia dalam Konferensi Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-3 United Nations Ocean Conference/UNOC 2025 yang diselenggarakan di Nice, Prancis Mulai 9–13 Juni 2025.

Konferensi ini merupakan acara tingkat tinggi yang diselenggarakan untuk memobilisasi tindakan global demi perlindungan dan pemanfaatan laut yang berkelanjutan. Kegiatan itu diselenggarakan melalui kerja sama antara Pemerintah Prancis dan Kosta Rika, UNOC 2025.

Kegiatan itu menjadi ajang penting bagi para pemimpin negara, kepala daerah, ilmuwan, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk bertukar gagasan, berbagi praktik terbaik, dan memperkuat komitmen kolektif terhadap perlindungan laut dan keberlanjutan sumber daya kelautan.

Sebagai bagian dari Konferensi Laut PBB 2025, Bupati Bachrun Menjadi Pembicara Utama di Forum di Nice, Prancis Mulai,10 Juni 2025, menyampaikan kisah sukses dan pentingnya menggerakkan masyarakat lokal dalam melakukan aksi perlindungan ekosistim pesisir serta melakukan restorasi mangrove di level kabupaten yang disebut

“Suara Bersatu untuk Lautan: Konservasi Berbasis Komunitas di Muna, Sulawesi Tenggara,"sebutnya.

Selain itu, Bupati menyoroti potensi daerah, tantangan pesisir, dan pentingnya peran masyarakat lokal dalam perlindungan ekosistim laut dan pantai.

"Sebagai champion Coastal 500, sebuah jejaring global pemimpin daerah yang berkomitmen untuk melindungi dan memulihkan ekosistem pesisir guna menjaga keanekaragaman hayati laut dan membangun masyarakat pesisir yang Sejahtera, mendorong inovasi kebijakan dan visi bersama untuk konservasi laut di tingkat kabupaten,"ujarnya

Dalam paparannya Bachrun menyampaikan bahwa Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Indonesia, memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, dengan garis pantai sepanjang 337 kilometer dan populasi pesisir lebih dari 100.000 jiwa, wilayah kami memiliki lebih dari 8.000 hektare mangrove, lebih dari 3.000 hektare terumbu karang, 2.000 hektare padang lamun, serta kawasan konservasi laut seluas lebih dari 76.000 hektare.

"Namun demikian, semua ini kini terancam. Telah terjadi degradasi ekosistem pesisir yang mengkhawatirkan, ekosistem yang penting bagi keanekaragaman hayati dan penghidupan masyarakat pesisir,"paparnya.

Selain itu, nelayan merasakan langsung penurunan stock atau cadangan ikan. Waktu melaut semakin lama, biaya meningkat, dan hasil tangkapan berkurang.

"Ini sesuai dengan data yang ditampilkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022, stok ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714 dan 715, dimana laut Sulawesi Tenggara masuk ke dalamnya telah mengalami kondisi penangkapan berlebih,"ujarnya.

Tak hanya itu, Bachrun mengatakan Praktik penangkapan ikan yang ilegal dan merusak yang masih terjadi, minimnya kepedulian masyarakat, terbatasnya akses informasi dan dana, serta konflik antara nelayan kecil dan kapal komersial semakin menambah tekanan yang ada.

"Ini semua menjadikan masyarakat pesisir semakin rentan terhadap fenomena perubahan iklim,"ungkapnya.