Pemprov Didesak Caut Dua Perusahaan di Kolut yang Menambang Ilegal

PUBLIKSATU.CO — Masalah tambang di Sultra terus menjadi sorotan para aktivis. Hampir setiap hari ada kelompok aktivis berbeda yang menggelar aksi dan menyuarakan agar Gubernur Sultra menertibkan aktivitas pertambangan yang beroperasi tanpa dokumen yang cukup. Setelah soal tambang di Konawe Selatan, Jumat (16/11/2018), giliran aktivitas tambang di Kolaka Utara yang disoal. Dalam aksinya, pengunjuk rasa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pemerhati Pertambangan (AMPP) Sultra menyebut PT. Alam Mitra Indah Nugraha (AMIN) dan PT. Geo Partner Indonesia (GPI) melakukan dugaan pertambangan secara ilegal. Kedua perusahaan itu beroperasi di eks lahan PT.Vale. AMPP memastikan kedua perusahaan itu tak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sehingga disebut illegal mining.

“Kami minta Pemprov segera merespon tuntutan kami,” kata salah seorang perwakilan AMPP.

Sejatinya, aliansi itu ingin bertemu Gubernur Sultra, Ali Mazi. Namun orang nomor 1 di Bumi Anoa itu sedang melaksanakan tugas dinas di Jakarta dan mereka pun diterima Kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik Provinsi Sultra, Harmin Ramba.

Kepada perwakilan demonstran, Harmin Ramba mengaku sudah memahami tuntutan mereka. “Yang saudara ungkapkan akan saya laporkan kepada pimpinan. Dan jika benar terjadi pelanggaran, saya yakin gubernur akan mengambil tindakan tegas. Karena beliau berkomitmen agar para pengusaha di Sultra ini harus memenuhi segala ketentuan yang berlaku. Jika tidak jelas maka akan diusir keluar,” ujar Harmin.

Soal tambang lanjut Harmin memang menjadi perhatian serius Pemprov Sultra saat ini. Bahkan belum lama ini, gubernur sudah mengumpulkan seluruh pemilik IUP di Sultra untuk mendengarkan komitmen mereka berkontribusi membangun daerah. (lyn/b)