Sekab Buton: Kalau Ada Perintah, Kita Harus Lockdown

PUBLIKSATU - Pemerintah Kabupaten Buton belum memutuskan melakukan lockdown atau karantina wilayah guna menekan penyebaran wabah Covid-19 di daerahnya. Lockdown akan dilakukan jika ada perintah dari pemerintah pusat

"Kalau ada perintah lockdown, kita harus lockdown," ujar Sekretaris Kabupaten Buton, Zilfar Djafar saat ditemui diruang kerjanya, gedung A, lantai 2, kompleks perkantoran pemkab Buton beberapa waktu lalu.

Menurut Zilfar, kebijakan lockdown tentu memiliki resiko. "Semuanya mesti ada resiko. Apa kita mau pertumbuhan ekonomi atau kita mau korbankan rakyat Buton," ujar dia.

Meski begitu, Zilfar mengaku tidak mempermasalahkan kedua pilihan itu. Sebab, masa inkubasi virus tersebut tidak berlangsung lama. "Tetap ada pilihan. Tetapi kita tahu masa inkubasi dari pada virus itu tidak lama, saya kira tidak masalah," ujarnya.

Hanya saja, yang terpenting menurut Zilfar masyarakat mampu menjaga jarak fisik sesama individu. Selain itu, penerapan pola hidup sehat dan beretika ketika bersin.

"Yang penting itu kita mampu menjaga jarak. Kemudian pola hidup sehat. Kemudian beretika misalnya bersin," ujarnya.

Menurut Zilfar bila ada perintah lockdown masyarakat Buton tidak perlu khawatir. Ketersediaan sembako tetap tersedia di Badan Usaha Logistik (Bulog).