Sinergisitas Antar Lembaga, KPK Audiensi di Buton

PUBLIKSATU, BUTON - Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan audiensi di Kabupaten Buton.

Hal itu dalam rangka Koordinasi Sinergisitas Antar Lembaga dan Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring pemerintah daerah.

Kunjungan kehormatan itu disambut hangat Bupati Buton, La Bakry di Aula Kantor Bupati, Takawa, Kamis 3 Juni 2021.

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Buton itu mengatakan salah satu kegiatan korsupgah KPK yang selama ini sangat dirasa manfaatnya yaitu monitoring dan evaluasi MCP. Yang terdiri dari delapan sektor yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan pengelolaan barang milik daerah.

"Untuk terus mendukung kegiatan MCP maupun kegiatan korsupgah lainnya, selaku pimpinan daerah, saya berkomitmen untuk mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki dengan tetap meminta bimbingan dan arahan Korsupgah agar program pemberantasan korupsi terintegrasi dapat dilaksanakan dengan sesuai aturan yang berlaku dan tepat waktu", jelas Ketua DPD Golkar Buton ini.

Untuk itu, La Bakry yang menjabat juga sebagai Ketua Bapera Sultra ini berharap para kepala OPD dapat mengikuti kegiatan audiensi dan koordinasi ini dengan sungguh-sungguh sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Buton.

Sementara itu, Ketua Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Basuki Haryono mengungkapkan kedatangan tim sebagai bagian dari tugas koordinasi dari supervisi wilayah IV, salah satunya di Buton ini.