Kurun Waktu Empat Tahun, ABPD Buton Alami Fluktuasi

PUBLIKSATU, BUTON - Bupati Buton, La Bakry menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buton saat ini telah masuk tahun ke empat sejak terhitung masa kepemimpinannya untuk periode 2017-2022.

Ia menjelaskan kepemimpinan yang diamanahkan saat ini merupakan lanjutan pada kepemimpinan periode pertama tahun 2012-2017.

"Saat ini kami diberi mandat untuk melanjutkan kepemimpinan periode kedua ini dengan berlandaskan pada komitmen awal sejak pertama kali kami diberi amanah oleh rakyat yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Buton," ujar la Bakry.

Lanjut, berbekal dari itu komitmen tersebut telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 dengan mengusung visi terwujudnya Buton sebagai kawasan bisnis dan budaya terdepan yang dirumuskan dengan 4 misi : peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan, pelestarian dan pengembangan nilai dan Aset budaya serta reformasi birokrasi.

"Kebijakan pembangunan yang telah kita rumuskan dalam RPJMD tentunya hanya dapat dilaksanakan dengan baik manakala mendapat dukungan pembiayaan pembangunan yang memadai. Oleh karena itu kita terus berupaya untuk meningkatkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan menggali berbagai potensi sumber pendapatan daerah baik Pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun pinjaman daerah," jelasnya.

Tidak hanya itu, ia menjelaskan dari sisi APBD di masa kurun waktu 4 tahun terjadi fluktuasi. Di mana pada tahun 2018 APBD Buton sebesar 805 miliar, di tahun 2019 mencapai 793 miliar. Pada tahun 2020 yang lalu sebesar 986 miliar dan tahun 2021 ini sebelum perubahan sebesar 962 miliar.

Fluktuasi anggaran setiap tahunnya sebagai dampak dari kebijakan pemerintah pusat terhadap pengelolaan anggaran. Dampaknya tentu dirasakan juga oleh pemerintah Kabupaten Buton yang sebagian besar biaya pembangunan masih bersumber dari dana transfer tersebut. Apa lagi musibah covid-19 sehingga kekuatan anggaran tersebut tentunya pemerintah berusaha membiayai pembangunan secara proporsional dan bertahap.